Login
πŸ“Š E-Walidata

DATA FINAL E-WALIDATA

Berdasarkan hasil sinkronisasi e-Walidata

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indikator
4,746
Urusan
50
Tahun
2019 - 2025
Reset
No Kode Indikator Uraian Satuan Definisi Operasional 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Grafik
1601 2.07.000120 Upah Minimum Kabupaten/Kota Surat Keputusan Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota 35 35 35 35 35 35 1
1602 2.07.000121 Upah Minimum Provinsi Surat Keputusan Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Provinsi 1 1 1 1 1 1 1
1603 2.07.000122 Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewe... - - - - - 342 412
1604 2.07.000125 Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi Dokumen Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sa... - - - - - 9 5
1605 2.07.000126 Perusahaan Menengah Perusahaan Perusahaan yang memperoleh Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktiv... - - - - - 0 5
1606 2.07.000127 Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal Lembaga Pengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) d... - - - - - 10 16
1607 2.07.000128 Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL Orang Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperolehΒ p... - - - - - 158.838 176.749
1608 2.07.000129 Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS Perusahaan Perusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah... - - - - - 10 17
1609 2.08.000004 Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi Orang Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggar... - - - - - - -
1610 2.08.000007 Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia Dokumen Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat... 6 6 6 6 6 6 6
1611 2.08.000010 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Dokumen KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak 3 4 5 4 4 4 1
1612 2.08.000014 Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Dokumen Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data provin... 6 6 6 6 6 6 6
1613 2.08.000016 DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Dokumen KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat pro... 3 4 4 4 4 4 1
1614 2.08.000022 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Kegiatan Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggar... 5 4 4 4 6 6 3
1615 2.08.000027 Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Layanan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lai... 0 0 3 3 9 9 22
1616 2.08.000030 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi Layanan Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampung... 90 78 104 117 157 115 144
1617 2.08.000033 Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Lembaga Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lem... 0 0 0 0 0 1 0
1618 2.08.000035 Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Lembaga Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga ya... 0 0 2 2 35 35 35
1619 2.08.000037 Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota Organisasi Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan prov... 11 11 11 11 11 11 11
1620 2.08.000040 Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Organisasi Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan prov... 20 20 20 25 25 25 25