Login

Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)

Kode: 2.16.19.009

Standar Data

SDS-JTG 21626005

Konsep

regulasi, kebijakan, informasi dan komunikasi publik

Definisi

Regulasi/kebijakan berupa peraturan atau kebijakan yang diterbitkan, ditetapkan, atau disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, pelayanan, dan diseminasi informasi publik secara terpadu dengan memperhatikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Komisi Informasi

Metadata Statistik

Metadata

-

Belum ditetapkan

Variabel

Belum ditetapkan

Indikator

Belum ditetapkan

Sumber Data

X

Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

Tahun tersedia: 2024, 2025
Lihat Berkas ▶

Additional Info

Produsen Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Created 29 Jun 2026 10:28
Last Updated 08 Jul 2026 10:54
Urusan 2.16 — URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Standar Data Statistik

Sumber Standar : Standar Data Jawa Tengah
Kode SDS : SDS-JTG 21626005
Nama Data : Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)
Konsep : regulasi, kebijakan, informasi dan komunikasi publik
Definisi : Regulasi/kebijakan berupa peraturan atau kebijakan yang diterbitkan, ditetapkan, atau disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, pelayanan, dan diseminasi informasi publik secara terpadu dengan memperhatikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Komisi Informasi
Tahun Penetapan : 2026
Referensi Hukum :
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
Klasifikasi Penyajian :
  • jumlah regulasi
Ukuran Data : jumlah
Satuan Data : peraturan
Sifat Data :