Data Sebaran CSIRT
2.21.19.001
Angka yang menggambarkan terbentuknya Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team-JatengProv CSIRT) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband
2.16.19.005
Persentase penduduk yang berada pada wilayah yang memiliki akses layanan mobile broadband yang diproksikan melalui keberadaan Base Transceiver Station (BTS) pada desa/kelurahan di suatu wilayah dibandingkan dengan total penduduk pada wilayah tersebut. Perhitungan dilakukan menggunakan pendekatan proporsi desa/kelurahan yang memiliki BTS terhadap total desa/kelurahan dikalikan jumlah penduduk pada wilayah yang bersangkutan.
Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik
2.16.19.015
angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima
Kualitas Siaran Televisi di Jawa Tengah yang Memenuhi Standar Berlaku
2.16.19.010
Stratifikasi Lembaga Penyiaran televisi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Persentase K/L/D yang memanfaatkan cloud pemerintah
2.16.19.014
jumlah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan layanan model penyimpanan data digital di mana file dan informasi disimpan secara terpusat di server jarak jauh, dikelola dan disediakan oleh UPT Pusat Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dapat diakses dari mana saja melalui jaringan internet.
Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)
2.16.19.009
Regulasi/kebijakan berupa peraturan atau kebijakan yang diterbitkan, ditetapkan, atau disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, pelayanan, dan diseminasi informasi publik secara terpadu dengan memperhatikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Komisi Informasi
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers
2.16.19.006
jumlah individu yang mengikuti pelatihan bidang jurnalistik dan pers yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi
2.16.19.001
banyaknya penyelesaian sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi
Jumlah Lembaga Penyiaran Publik Lokal
2.16.19.008
Lembaga penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, berbentuk badan hukum, dan menyelenggarakan siaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat di wilayah provinsi jawa tengah
Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif
2.16.19.013
banyaknya badan publik yang memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
Indeks kepuasan masyarakat
2.16.19.012
angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima
Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik
2.16.19.007
Nilai indeks yang menunjukkan tingkat efektivitas komunikasi pembangunan dan informasi publik pemerintah berdasarkan pengukuran aspek komunikasi publik, keterlibatan masyarakat, kepercayaan publik, partisipasi publik, dan pemenuhan hak atas informasi.
Indeks Pembangunan Statistik
2.20.19.001
Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah.
Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2.16.19.011
Indeks SPBE adalah nilai hasil pengukuran terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pemerintah. Penilaian dilakukan sesuai dengan pedoman dan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), diwilayah Pemerintah provinsi Jawa Tengah
Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)
2.21.19.002
Indeks yang mengukur kematangan keamanan informasi PSE milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan perhitungan oleh BSSN