Login

Jelajahi Dataset

Temukan berbagai data informatif untuk mendukung perencanaan, kebijakan, dan inovasi di Jawa Tengah.

📊

Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Provinsi Jawa Tengah

3.29.12.027

Rasio izin usaha pertambangan yang menerapkan good mining practice di Provinsi Jawa Tengah

🏢 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 📁 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral
📊

Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah

1.05.34.002

Orang atau kelompok yang melakukan perbuatan tidak sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah

🏢 Satuan Polisi Pamong Praja 📁 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral
📊

Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (Online)

2.15.27.050

dokumen legalitas operasional wajib bagi pemilik armada atau badan hukum yang menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus (ASK) / taksi daring

🏢 Dinas Perhubungan 📁 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral
📊

Pendapatan Asli Daerah

5.02.07.009

Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

🏢 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 📁 5.02 - KEUANGAN 🧩 Daftar Data 🎯 DDA 🎯 RPJMD 🎯 Sektoral
📊

Panjang Jalur Kereta api yang Aktif/Beroperasi

2.15.27.009

Panjang jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang Aktif/Beroperasi.

🏢 Dinas Perhubungan 📁 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral
📊

Panjang Jalur Kereta Api yang Aktif/Beroperasi dan Tidak Aktif/Tidak Beroperasi

2.15.27.010

Panjang jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang Aktif/Beroperasi yang Aktif/Beroperasi dan Tidak Aktif/Tidak Beroperasi.

🏢 Dinas Perhubungan 📁 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral
📊

Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi

2.08.24.009

Prevalensi kontrasepsi modern adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, terhadap seluruh PUS. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).

🏢 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 📁 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral
📊

Pajak Daerah

5.02.07.008

kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

🏢 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 📁 5.02 - KEUANGAN 🧩 Daftar Data 🎯 DDA 🎯 RPJMD 🎯 Sektoral
📊

Nilai Investasi PMA sektor pariwisata

2.18.25.017

Nilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMA

🏢 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 📁 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 🧩 Daftar Data 🎯 Data Pembangunan 🎯 RPJMD 🎯 Sektoral
📊

Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)

1.02.17.003

banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama masa kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup

🏢 Dinas Kesehatan 📁 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 🧩 Daftar Data 🎯 DDA 🎯 Data Pembangunan 🎯 Sektoral