Jelajahi Dataset

Temukan berbagai data informatif untuk mendukung perencanaan, kebijakan, dan inovasi di Jawa Tengah.

๐Ÿ“Š

Indeks Pelayanan Publik

4.01.43.001

angka yang menggambarkan kualitas pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat

๐Ÿข Biro Organisasi Setd ๐Ÿ“ 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Data Prioritas
๐Ÿ“Š

Persentase Capaian Aksi RANHAM

4.01.42.004

RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM sendiri adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. RANHAM merupakan kebijakan periodik yang dilaksanakan. Persentase Capaian Aksi RanHAM diambil dari partisipasi K/L/D.

๐Ÿข Biro Hukum Setda ๐Ÿ“ 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Data Prioritas
๐Ÿ“Š

Volume Produksi Perikanan Budidaya

3.25.15.001

banyaknya produksi ikan konsumsi hasil kegiatan pemeliharaan, pembesaran, serta pemanenan yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau, atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol

๐Ÿข Dinas Kelautan dan Perikanan ๐Ÿ“ 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Data Prioritas
๐Ÿ“Š

Retribusi Daerah

5.02.07.007

banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

๐Ÿข Badan Pengelola Pendapatan Daerah ๐Ÿ“ 5.02 - KEUANGAN ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Data Prioritas
๐Ÿ“Š

Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum

2.13.23.002

parameter kuantitatif yang menunjukkan banyaknya entitas ekonomi milik desa yang telah memperoleh legalitas sebagai subjek hukum mandiri melalui kepemilikan sertifikat badan hukum

๐Ÿข Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ๐Ÿ“ 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Data Prioritas
๐Ÿ“Š

Jumlah Total Anak Usia 0-4 Tahun

2.12.23.003

Total jumlah anak berusia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil

๐Ÿข Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ๐Ÿ“ 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Data Prioritas
๐Ÿ“Š

Jumlah penduduk yang memiliki KTP

2.12.23.004

Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik

๐Ÿข Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ๐Ÿ“ 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Data Prioritas
๐Ÿ“Š

Persentase dan Jumlah anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran

2.12.23.001

Persentase dan Jumlah anak usia 0โ€“4 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah perbandingan antara jumlah anak usia 0 sampai 4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran dengan total anak pada kelompok usia yang sama di suatu wilayah pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen

๐Ÿข Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ๐Ÿ“ 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Lainnya
๐Ÿ“Š

Jumlah, jenis usaha, dan status badan hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama

2.13.23.009

sekumpulan variabel informasi yang menggambarkan identitas legal, diversifikasi ekonomi, dan skala kuantitas lembaga usaha milik desa dalam suatu wilayah administrasi

๐Ÿข Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ๐Ÿ“ 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Lainnya
๐Ÿ“Š

Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah

1.05.34.002

Orang atau kelompok yang melakukan perbuatan tidak sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah

๐Ÿข Satuan Polisi Pamong Praja ๐Ÿ“ 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN ๐Ÿงฉ Daftar Data ๐ŸŽฏ Data Prioritas