Login

Jelajahi Dataset

Temukan berbagai data informatif untuk mendukung perencanaan, kebijakan, dan inovasi di Jawa Tengah.

📊

Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Provinsi Jawa Tengah

3.29.12.027

Rasio izin usaha pertambangan yang menerapkan good mining practice di Provinsi Jawa Tengah

🏢 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 📁 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 🧩 Daftar Data 🎯 Data Prioritas
📊

Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (Online)

2.15.27.050

dokumen legalitas operasional wajib bagi pemilik armada atau badan hukum yang menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus (ASK) / taksi daring

🏢 Dinas Perhubungan 📁 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Data Prioritas
📊

Pendapatan Asli Daerah

5.02.07.009

Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

🏢 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 📁 5.02 - KEUANGAN 🧩 Daftar Data 🎯 DDA 🎯 Data Prioritas
📊

Panjang Jalur Kereta api yang Aktif/Beroperasi

2.15.27.009

Panjang jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang Aktif/Beroperasi.

🏢 Dinas Perhubungan 📁 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Data Prioritas
📊

Panjang Jalur Kereta Api yang Aktif/Beroperasi dan Tidak Aktif/Tidak Beroperasi

2.15.27.010

Panjang jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang Aktif/Beroperasi yang Aktif/Beroperasi dan Tidak Aktif/Tidak Beroperasi.

🏢 Dinas Perhubungan 📁 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Data Prioritas
📊

Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi

2.08.24.009

Prevalensi kontrasepsi modern adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, terhadap seluruh PUS. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).

🏢 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 📁 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 🧩 Daftar Data 🎯 Data Prioritas
📊

Pajak Daerah

5.02.07.008

kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

🏢 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 📁 5.02 - KEUANGAN 🧩 Daftar Data 🎯 DDA 🎯 Data Prioritas
📊

Nilai Investasi PMA sektor pariwisata

2.18.25.017

Nilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMA

🏢 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 📁 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 🧩 Daftar Data 🎯 Data Prioritas
📊

Lifting minyak dan gas bumi

3.29.12.005

Volume produksi minyak bumi dan gas bumi yang telah diproses dan dihitung di titik serah (point of delivery)

🏢 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 📁 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 🧩 Daftar Data 🎯 Data Prioritas
📊

Length of Stay (LOS) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

1.02.38.003

Rata-rata lama rawat seorang pasien sebagai gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.

🏢 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 📁 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 🧩 Daftar Data 🎯 Lainnya