Jelajahi Dataset

📊

Persentase K/L/D yang memanfaatkan cloud pemerintah

2.16.19.014

jumlah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan layanan model penyimpanan data digital di mana file dan informasi disimpan secara terpusat di server jarak jauh, dikelola dan disediakan oleh UPT Pusat Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dapat diakses dari mana saja melalui jaringan internet.

🏢 Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital 📁 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral

📊

Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5.02.06.008

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

🏢 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 📁 5.02 - KEUANGAN 🧩 Daftar Data 🎯 SDGs

📊

Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng

2.15.27.047

Perkembangan banyaknya penumpang moda transportasi umum di perkotaan yang dilayani Bus Rapid Transit (BRT) terpadu yang dioperasikan dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

🏢 Dinas Perhubungan 📁 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral 🎯 DDA

📊

Pengeluaran untuk Perlindungan Sosial

5.02.06.007

Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya

🏢 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 📁 5.02 - KEUANGAN 🧩 Daftar Data 🎯 SDGs

📊

Pengeluaran untuk Pendidikan

5.02.06.012

Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan, termasuk gaji tenaga pendidik dan belanja operasional pendidikan

🏢 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 📁 5.02 - KEUANGAN 🧩 Daftar Data 🎯 SDGs

📊

Pengeluaran untuk Kesehatan

5.02.06.005

Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan, termasuk biaya operasional rumah sakit dan puskesmas, serta program kesehatan masyarakat

🏢 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 📁 5.02 - KEUANGAN 🧩 Daftar Data 🎯 SDGs

📊

Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah

2.15.27.046

Banyaknya kegiatan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan untuk memastikan kelayakannya dalam beroperasi

🏢 Dinas Perhubungan 📁 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral

📊

PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar

5.03.04.009

Penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, atau Doktor), baik di dalam maupun di luar negeri di pemprov jateng.

🏢 Badan Kepegawaian Daerah 📁 5.03 - KEPEGAWAIAN 🧩 Daftar Data 🎯 RPJMD

📊

Konsumsi listrik per kapita

3.29.12.023

rata-rata banyaknya energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan oleh setiap penduduk, baik secara langsung ataupun tidak langsung

🏢 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 📁 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral

📊

Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin

2.08.24.018

Indikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Indikator ini diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan kuesioner standard yang dikembangkan oleh UN. Sumber data dari peraturan dan rencana aksi dari kebijakan yang ada. Survei standard ini berisi pertanyaan terkait 4 bidang yaitu:1.Kebijakan yang menyangkut kehidupan pada umumnya2.Kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan3.Lapangan kerja dan ekonomi4.Perkawinan dan keluarga.Pada masing-masing bidang terdiri dari (i) kebijakan yang mendorong atau memajukan kesetaraan gender; dan (ii) penegakan hukum dan pemantauan hasil pelaksanaannya. Nilai dari masing-masing bidang menjadi ukuran pada indikator ini.

🏢 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 📁 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 🧩 Daftar Data 🎯 Sektoral